Ingin Kuasai Pasar B2B, Indosat Ooredoo Makin Serius Kembangkan Smart City

Kampanye Smart City atau kota cerdas, terus digaungkan banyak pihak. Salah satu bentuk komitmen Indosat Ooredoo, ditunjukan dengan mendukung Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas 2018.

Sebelumnya pada Gerakan Menuju 100 Smart City tahap I tahun 2017, Indosat Ooredoo mendukung 10 kota/kabupaten. Pada tahap II tahun 2018, operator ini turut berkontribusi dalam proses penyusunan master plan smart city di 16 kota/kabupaten sebagai technology advisor.

Intan Abdams Katoppo, Chief Business Officer Indosat Ooredoo, menjelaskan komitmen Indosat Ooredoo Business untuk berkontribusi dalam pembangunan smart city di Indonesia ini sesuai dengan target Indosat Ooredoo Business sebagai trusted digital partner.

“Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Indosat Ooredoo yang terlibat sejak awal program Gerakan Menuju 100 Smart city mulai dari Jakarta Smart city Forum – 2015, Indonesia Smart city Forum – 2016 (Bandung), dan Gerakan 100 Kota Cerdas tahap I tahun 2017 (Makassar) serta tahap II pada tahun 2018 ini,” paparnya.

Intan melanjutkan, nantinya Indosat Ooredoo Business membangun ekosistem smart city antara lain infrastruktur telekomunikasi dan TIK, platform smart city, dan aplikasi-aplikasi yang berjalan di atasnya secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Selain itu juga menampilkan beragam solusi sebagai enabler Smart city berbasis TIK di antaranya smart plate & face recognition solution, command center, smart light PJU, e-tax, e-retribusi, smart bike sharing, dan digital library.

“Kita ingin jadi Champion di B2B,” ungkapnya.

Sebagai catatan, Gerakan Menuju 100 Kota Cerdas tahun 2018 merupakan tahap ke II yang pada tahun ini terpilih 50 kota/kabupaten untuk ikut serta dalam program BIMTEK (bimbingan teknis).

Kota/kabupaten tersebut berhasil memenuhi penilaian aspek-aspek yang dipandang penting dalam suksesnya implementasi smart city berbasis teknologi informasi.

Gerakan ini didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia.